TARAKAN – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana menyiapkan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan. Program ini disambut antusias oleh kalangan jurnalis, termasuk di Kalimantan Utara (Kaltara) yang selama ini menghadapi tantangan dalam memiliki hunian layak.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (KISP) Kaltara, Iskandar, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia berharap program perumahan ini juga menyasar daerah perbatasan seperti Kaltara.
“Kita hanya berharap mudah-mudahan program itu bisa juga sampai ke Kaltara. Saya baru lihat di berita, ternyata ada program khusus untuk jurnalis, termasuk honorer, ASN, dan sebagainya. Kalau itu ada, ya kita bersyukur,” ujar Iskandar saat dihubungi, Kamis (10/4/2025).
Ia menambahkan, masih banyak aparatur sipil negara (ASN) di Kaltara yang belum memiliki tempat tinggal tetap. “Di Kaltara saja masih banyak ASN yang masih kos-kosan,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kaltara, Usman Codang. Ia menyebut sebagian besar wartawan di Kaltara belum memiliki rumah sendiri.
“Kalau pun ada rumah, kebanyakan warisan orang tua. Yang punya usaha sampingan mungkin bisa punya rumah, tapi yang tidak punya, sampai sekarang masih banyak yang mengontrak,” ungkapnya.
Usman juga menekankan pentingnya menjaga independensi pers meski menjadi penerima manfaat dari program ini.
“Kalau ada program perumahan, kita bisa lebih fokus mencari kegiatan positif tanpa menyampingkan independensi wartawan. Kalaupun ada oknum, itu individu. Saya harap program ini bisa menjadikan wartawan sebagai pekerjaan mulia yang menyuarakan rakyat,” katanya.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltara, Niki Saputra, turut mengapresiasi kebijakan pemerintah. Menurutnya, lebih dari 50 persen wartawan di Kaltara belum memiliki rumah pribadi.
“Dengan penghasilan Rp 8 juta untuk yang lajang atau Rp 13 juta untuk yang sudah menikah, ini sangat memungkinkan. Uang mukanya cuma 1 persen, harganya sekitar Rp 165 juta dengan cicilan 20 tahun dan bunga tetap 5 persen. Angsurannya di bawah Rp 1,5 juta,” jelas Niki.
Program ini juga memberikan keunggulan seperti bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Ini cita-cita kami di PWI Kaltara. Visi dan misi saya sebagai ketua adalah menerapkan rumah khusus wartawan,” tambahnya.
Meski menyambut positif, Niki menegaskan pentingnya integritas jurnalis. “Kita harus tetap mengkritisi dan mengawasi kerja pemerintah sesuai amanat UU Pers. Ini bukan hadiah, tapi kesempatan yang harus kita syukuri,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengumumkan rencana tersebut usai menghadiri acara open house di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Senin (31/3/2025).
“Nanti kita akan bikin pertemuan dengan wartawan. Saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan,” kata Maruarar, seperti dilansir detikFinance.
Discussion about this post