JAKARTA — Komitmen memperkuat nilai-nilai persatuan dan toleransi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika kembali digaungkan oleh seorang legislator nasional. Dalam keterangannya, ia menegaskan pentingnya penguatan regulasi yang inklusif, optimalisasi pendidikan kebangsaan, serta pelibatan aktif masyarakat dan organisasi keagamaan dalam menjaga keutuhan bangsa.
Pertama, menurutnya, perlu ada penguatan terhadap regulasi dan kebijakan publik agar lebih menjunjung nilai kesetaraan. “Setiap produk hukum, baik undang-undang maupun peraturan daerah, harus bebas dari unsur diskriminatif. Kita harus mendorong kebijakan yang mempromosikan toleransi antarumat beragama, suku, dan golongan,” ujar Hasan Basri.
Ia mencontohkan pentingnya revisi terhadap undang-undang terkait kebebasan beragama, agar perlindungan terhadap kelompok minoritas semakin kuat, tanpa mengabaikan pentingnya menjaga harmoni antarumat beragama. “Kita ingin hukum yang tegas terhadap ujaran kebencian dan provokasi yang berpotensi memecah belah bangsa, tapi juga tetap menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika,” tambahnya.
Kedua, ia menekankan pentingnya pendidikan dan literasi kebangsaan yang lebih menyeluruh. Kurikulum dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi dinilai harus mengajarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan semangat kebangsaan secara konkret.
“Saya akan mendorong agar ada program literasi yang tidak hanya mengenalkan keragaman, tetapi juga menumbuhkan empati dan penghargaan terhadap perbedaan. Kampanye publik, seminar, hingga media sosial harus dimaksimalkan untuk menyebarkan pesan-pesan persatuan,” ujarnya. Sebagai wakil rakyat, ia juga berkomitmen untuk mendukung anggaran dan kebijakan yang menguatkan pendidikan karakter kebangsaan sejak dini.
Ketiga, legislator tersebut menilai pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dan organisasi keagamaan/kemasyarakatan dalam menjaga kerukunan. Organisasi seperti Wahdah Islamiyah, menurutnya, memiliki peran strategis dalam menyemai nilai-nilai persatuan di akar rumput.
“Kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan elemen masyarakat lainnya harus terus difasilitasi. Kita perlu membangun forum komunikasi yang aktif menyelesaikan persoalan dan memperkuat rasa memiliki terhadap Bhinneka Tunggal Ika,” jelasnya HB sapaan akrabnya.
Ia juga mendorong pembentukan forum kerukunan umat beragama di tingkat kelurahan dan desa yang dapat berfungsi sebagai mediator konflik serta promotor kebersamaan di tengah masyarakat.
Langkah-langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari upaya kolektif untuk memperkuat fondasi bangsa yang majemuk. “Menjaga Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Discussion about this post