JAKARTA – Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD/MPR RI, H. Hasan Basri, M.H., menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPD RI bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, serta berbasis kebutuhan daerah.
Rakernas tersebut membahas pentingnya keselarasan kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah agar program yang dirancang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Sinergi lintas sektor dinilai krusial untuk memastikan arah pembangunan nasional berjalan efektif dan tepat sasaran di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, H. Hasan Basri menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari peran daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan. Menurutnya, Bappeda memiliki posisi strategis dalam menyusun perencanaan pembangunan yang responsif terhadap potensi, tantangan, serta karakteristik masing-masing daerah.
“Melalui Rakernas ini diharapkan terbangun keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional dan daerah, sehingga hasil pembangunan benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar H. Hasan Basri, Selasa (10/2/26).
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Menurutnya, keterbukaan ruang dialog akan memudahkan daerah dalam menyampaikan aspirasi serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
“DPD RI memiliki peran strategis sebagai jembatan antara kepentingan daerah dan kebijakan nasional. Karena itu, sinergi dengan Bappeda se-Indonesia harus terus diperkuat agar perencanaan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di daerah,” katanya.
Selain memperkuat koordinasi kebijakan, Rakernas ini juga menyoroti pentingnya ketersediaan data perencanaan yang akurat dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Dengan dukungan data yang valid dan berkelanjutan, proses perumusan program pembangunan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran, mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Lebih lanjut, H. Hasan Basri menambahkan bahwa pembangunan yang berkeadilan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata, termasuk oleh daerah-daerah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
Para peserta Rakernas sepakat bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada solidnya kerja sama antarlevel pemerintahan. Oleh karena itu, forum ini diharapkan tidak hanya menghasilkan rekomendasi kebijakan, tetapi juga melahirkan langkah-langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan oleh pemerintah daerah, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
Discussion about this post