NUNUKAN – Satu persatu penyebab Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik belum beroperasi mulai terurai. Banyak persoalan mengemuka dalam dialog Komisi 2, Wakil Menteri Dalam Negeri dan sejumlah instansi terkait dengan tokoh masyarakat setempat. Dialog ini dipimpin Deddy Sitorus, Anggota Komisi 2 Dapil Kaltara.
“Kami disini datang kesini bersama Wamendagri, BNPP dan ATR/BPN untuk mencari jalan keluar agar PLBN Sebatik ini bisa segera beroperasi,” ujar Deddy Sitorus.
Saat mendapat kesempatan Hariman Latuconsina sebagai penanggung jawab PLBN Sebatik melaporkan infrastruktur sudah siap. Begitu pula SDM. Mulai dari Imigrasi, Bea Cukai, Karantina Kesehatan dan Hewan serta KSOP.
“Persoalan ada di pihak Malaysia. Sampai sekarang mereka belum memberikan izin. Makanya PLBN ini belum bisa beroperasi,” jelasnya.
Ada usul menarik yang disampaikan H Herman, tokoh masyarakat Sebatik. Menurutnya, ada salah satu solusi agar PLBN ini beroperasi.
“Bagaimana kalau kapal Tarakan-Tawau singgah ke Sebatik untuk mengangkut penumpang. Untuk cap Imigrasi bisa menggunakan cap Tarakan,” saran Herman.
Usul ini sempat menjadi diskusi menarik. Deddy Sitorus pun mengejar. Apakah saran H Herman ini bisa dilakukan sebagai jalan keluar mengaktifkan PLBN Sebatik.
“Coba kami dikasih gambaran apakah usul itu dapat dilakukan,” tanya Deddy.
Nah, pertanyaan ini dijawab Adrian Soetrisno Kepala Imigrasi Nunukan. Menurutnya usul itu dapat dilakukan dengan syarat harus ada MoU antara kementerian terkait.
“Imigrasi kementerian sendiri. Bea Cukai dibawah Kementerian Keuangan. Karantina Kesehatan bagian dari Kemenkes. Karantina Hewan Kementrian Pertanian. Dan Kementerian Perhubungan membawahi Pelabuhan. Semua harus bersepakat jika menggunakan cara itu,” jelas Adrian.
Mendapat jawaban itu, Deddy Sitorus meminta pihak Wamendagri dan BNPP mencoba menjajaki cara tersebut.
Selain masalah PLBN, sempat juga disinggung soal perubahan lahan pasca perubahan batas negara di Sebatik. Deddy berharap Pemkab Nunukan, BNPP dan ATR/BPN segara menyelesaikan persoalan ini.
Setelah membahas masalah PLBN, Komisi 2, Wamendagri Bima Arya, Irwan Sabri Bupati Nunukan meninjau dapur MBG di Sebatik Utara. Dapur ini sempat menghebohkan karena beberapa siswa penerima manfaat mengalami keracunan. (*)
Discussion about this post