Bacalon Bupati Nunukan Dilaporkan Akibat Klaim Logo Gerindra

Nunukan – Dianggap mengganggu stabilitas Politik Pilkada Nunukan, lantaran terjadi klaim sepihak oleh salah satu Bacalon Bupati Nunukan yang menggunakan logo Gerindra dalam Flayer di Media Sosial (Medsos). Jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Nunukan melakukan langkah hukum sebagai bentuk teguran.

Ketua DPC Gerindra Haji Nursan, melalui Wakil Sekertaris DPC Gerindra Nunukan Dr. Andi Mulyono, SH. MH. membenarkan telah menyebarnya logo partai Gerindra yang di Klaim oleh salah satu Calon Bupati Nunukan.

“Secara organisasi kami angkat bicara agar dihentikan penggunaan atau klaim logo yang merasa didukung oleh Partai Gerindra, sedangkan belum ada keluarnya B1KWK dari DPP,” kata dia, Sabtu (6/7/2024).

Atas hal tersebut ditegaskan Andi Mulyono, pihaknya merasa keberatan dan tidak memperkenankan baik individu atau kelompok memasang logo Gerindra di salah satu Bacalon Bupati Nunukan.

“Kami menemukan di media sosial (Medsos) ada beberapa orang dan kelompok melakukan itu. Ini sangat mengganggu stabilitas Politik yang kami semua harus menahan diri untuk tidak terburu-buru hingga keluarnya B1KWK,” tegasnya.

Ia mengimbau, semua pihak agar tidak menggunakan logo Gerindra terhadap salah satu Paslon cabub Nunukan, Kecuali pengurus Partai Gerindra itu sendiri.

“Atas kejadian ini kami akan lakukan gugatan secara administrasi ataupun secara pidana di Gakumdu. Karena Gerindra saat ini dirugikan. Kami juga sudah menyampaikan secara lisan ke DPP dan akan menyusul secara tertulis. Tadi ketua DPC sudah melaporkannya,” urainya.

Tentunya Gerindra melihat Politik sebelumnya pada pemilu agar tak terlalu dini menentukan pasangan, namun butuh waktu sesuai ketentuan dan tahapan yang ada.

“Pada Pilkada Nunukan kami mengusung kader Gerindra yakni Haji Nursan selaku ketua DPC Gerindra Nunukan. Tentunya jika tidak ada halangan beliau akan ditentukan untuk maju mencalonkan di Pilkada Nunukan. Karena ini perintah dari ketua Umum Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto. Dimana kader wajib maju mencalonkan diri sebagai calon Gubernur, Walikota atau Bupati di Pilkada 2024,” pungkas Andi Mulyono. (*)