Tarakan, Kaltaraglobal.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menyatakan komitmennya untuk mengawal dan mendukung penuh realisasi program Sekolah Rakyat yang mulai digulirkan oleh Pemerintah Kota Tarakan tahun ini. Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk membuka akses pendidikan formal bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di daerah tersebut.
Apresiasi disampaikan langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Tarakan Herman Hamid. Menurut dia, langkah pemerintah daerah patut didukung mengingat program ini tetap berjalan di tengah keterbatasan fasilitas penunjang serta ruang anggaran daerah.
“Ke depannya tentu kami DPRD Tarakan terus mendukung sehingga anak-anak yang masuk kategori miskin ekstrem bisa terakomodasi semuanya,” kata Herman di Tarakan, Kamis (22/5/2026).
Herman menambahkan, kehadiran Sekolah Rakyat merupakan salah satu bentuk nyata keberpihakan negara dan pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak masyarakat kurang mampu. Upaya ini diharapkan dapat menjadi stimulus jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui jalur pendidikan.
Pada fase awal pelaksanaannya, Sekolah Rakyat baru mampu menampung sekitar 100 peserta didik. Jumlah tersebut masih jauh dari total potensi sasaran yang ada. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tercatat ada 4.335 anak dari keluarga miskin ekstrem di Tarakan yang saat ini statusnya masih dalam proses verifikasi.
Kendati daya tampung pada tahun pertama ini masih terbatas, DPRD Tarakan memastikan akan terus melakukan pengawasan melekat agar kemanfaatan program ini dapat diperluas pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
“Mengenai teknis pelaksanaan ada di ranah eksekutif. Kami memercayakan hal itu kepada pemerintah kota sembari terus memonitor dan menyerap saran serta masukan dari masyarakat, khususnya bagi mereka yang belum terakomodasi pada tahap awal ini,” tutur Herman.
Lebih lanjut, Herman memaparkan bahwa keterbatasan kuota saat ini tidak lepas dari kesiapan sarana dan prasarana. Skema Sekolah Rakyat yang dirancang dengan sistem berasrama (boarding school) menuntut kesiapan fasilitas yang representatif dan layak huni agar proses belajar-mengajar dapat berjalan efektif.
“Sekolah Rakyat ini memerlukan perlakuan khusus karena anak-anak akan tinggal di asrama. Jangan sampai karena dipaksakan berjalan cepat, justru menjadi tidak efektif akibat infrastruktur bangunan yang belum siap,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi pengembangan program ke depan, Pemerintah Kota Tarakan telah mengidentifikasi dan menyiapkan lahan permanen. Lahan yang akan digunakan berada di kawasan Juata, tepatnya memanfaatkan area utilitas 3R (reduce, reuse, recycle) milik pemerintah daerah. Lokasi ini diproyeksikan menjadi pusat kawasan Sekolah Rakyat dalam skala yang lebih besar.
DPRD Kota Tarakan pun optimistis, apabila koordinasi dan dukungan penganggaran dari pemerintah pusat berjalan lancar, pembangunan fisik sekolah yang lebih representatif dapat mulai dikerjakan pada tahun 2026. Dengan demikian, fasilitas pendidikan khusus ini ditargetkan sudah dapat beroperasi secara penuh pada tahun 2027.
Discussion about this post