Tarakan, Kaltaraglobal.news – Komisi I DPRD Kota Tarakan secara tegas menyatakan komitmennya untuk berkolaborasi dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan setelah melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi, Kamis (2/10/25).
Kunjungan yang dipimpin langsung Ketua Komisi I, Adyansa, ini bertujuan untuk mengurai masalah akut yang dihadapi Lapas, terutama terkait kekurangan personel dan kondisi over capacity yang ekstrem.
Rombongan Komisi I, termasuk Wakil Ketua Baharudin, Sekretaris Muhammad Safri, serta Anggota Habusan, Saparuddin, dan Barokah, turun langsung mendengar keluhan dari pihak Lapas.
Ketua Komisi I, Adyansa, menjelaskan motivasi di balik kunjungan tersebut untuk menjaga kondusifitas Kota Tarakan.
“Alhamdulillah hari ini sebenarnya tujuan kita adalah silaturahmi bersama Lapas Tarakan, instruksi dari pimpinan. Yang kedua adalah memang kita ingin menjaga kondusifitas Kota Tarakan,” ujar Adyansa.
Ia mengakui kunjungan ini juga merespons gejolak dan riak-riak tindak pidana yang sempat terjadi.
Kepala Lapas Tarakan, Jupri, memaparkan tantangan Lapas secara gamblang dan meminta bantuan serius. Ia menyoroti perbedaan mencolok antara jumlah petugas dan penghuni yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.
“Pertama memang keterbatasan pegawai, di mana jumlah pegawai saat ini 83 sedangkan yang dijaga saat ini 1.305 orang,” ungkap Jupri.
Ia menekankan bahwa ini adalah perbandingan yang tidak seimbang. “Tiga blok dijaga satu orang. Makanya kekurangan personel. Kami berharap ada penambahan minimal 100 orang untuk mengimbangi beban kerja,” pintanya.
Lapas Tarakan saat ini menampung total 1.305 narapidana dan tahanan, jauh melampaui kapasitas ideal yang hanya 460 orang. Kondisi ini diperparah karena Lapas Tarakan juga menampung tahanan titipan dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Mahkamah Agung.
“Titik rawan sore, karena warga binaan dikeluarkan untuk sholat, berolahraga,” jelas Jupri.
Jupri juga menyoroti masalah penampungan tahanan dari daerah tetangga. Saat ini, Lapas Tarakan harus menampung warga binaan dari Bulungan dan Malinau, yang secara tidak langsung membebani anggaran dan menambah kepadatan.
“Dorong ke provinsi di Bulungan dan Malinau dibangun Lapas baru. Karena kalau di sana dibangun, tahanan tidak perlu dikirim ke Tarakan. Karena memakan biaya,” harap Jupri.
Menanggapi krisis yang dipaparkan Kalapas, Ketua Komisi I Adyansa menegaskan akan menggalang upaya kolaboratif, mulai dari tingkat daerah hingga kementerian.
“Soal kekurangan personel, Kita coba datangi ke pemerintah pusat khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar bisa ditambah personilnya. Perkiraan di bulan November atau Desember kita rencanakan kunjungan ke Kementerian, supaya apa yang diusulkan bisa langsung sampai ke Kementerian,” katanya.
Ia juga menyatakan Komisi I akan berdiskusi internal untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan mendesak Lapas, bahkan jika memungkinkan, dimasukkan ke dalam APBD Murni tahun depan.
Beberapa poin yang menjadi fokus perjuangan Komisi I antara lain agar ada penambahan pegawai, pembangunan ruangan/blok baru, pengadaan motor roda tiga untuk operasional sampah, serta dukungan biaya pemindahan narapidana resiko tinggi ke Nusakambangan.
“Pada intinya nanti kami di Komisi I akan berdiskusi lagi apa-apa yang betul-betul sangat dibutuhkan di Lapas ini,” tegas Adyansa.
Politisi PKS itu menyimpulkan, kondisi Lapas Tarakan berbeda dari kota lain dan memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat.
“Kami keliling di Lapas wanita memang ada beberapa yang harus betul-betul menjadi target. Mudah-mudahan dari pemerintah pusat sangat memperhatikan khususnya di Tarakan ini, supaya ketertiban penghuni Lapas ini betul-betul dijaga,” tutup Adyansa.(*)
Discussion about this post