Gubernur Kaltara Tekankan Pentingnya Tata Kelola Desa yang Baik untuk Pembangunan Berkelanjutan

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menekankan pentingnya tata kelola desa yang baik sebagai kunci utama untuk mencapai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Zainal Arifin Paliwang dalam pembukaan Rapat Kerja dan Evaluasi Pemerintahan Desa (Rembug Desa) se-Kalimantan Utara Tahun 2024 di Auditorium, Lantai 6 RSUD dr. H. Jusuf SK, Kamis (4/7).

Menurutnya, dengan tata kelola desa yang baik, akan tercipta pemerintahan desa yang lebih demokratis, partisipatif, dan transparan.

“Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024, memberikan landasan kuat bagi kita untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Dengan tata kelola yang baik, kita dapat mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar Gubernur Zainal.

Gubernur juga menyoroti peran penting Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) dalam pembangunan desa. Melalui penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKD dan LAD, diharapkan masyarakat desa dapat menjadi lebih mandiri dan sejahtera.

Ia mengajak semua pihak untuk memastikan bahwa LKD dan LAD telah dibentuk dan diberdayakan di seluruh desa dan kelurahan.

“Melalui penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKD dan LAD, saya yakin masyarakat desa dapat menjadi lebih mandiri dan sejahtera,” tutup Gubernur.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Edy Suharto, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kaltara, Hj. Rachmawati Zainal, S.H., dan Plt Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK, dr. Budy Aziz B., Sp.PK.

Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh Perencana Ahli Muda Direktorat Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementeria Dalam Negeri (Kemendagri), Drs. Gabriel Bambang Sasongko, Staf Ahli, Kepala OPD Pemprov Kaltara, para camat, kepala desa, Tenaga Ahli (P3MD), serta Ketua TP-PKK Desa se-Kaltara. (*)