DPRD Tarakan Setujui Skema Anggaran Rp282 Miliar untuk Pemindahan Pusat Pemerintahan

TARAKAN – Rencana pemindahan pusat pemerintahan (Puspem) Kota Tarakan ke kawasan Juata Laut, Tarakan Utara, akan dilakukan secara bertahap dan fokus awal pada relokasi instansi pemerintahan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino mengatakan, saat ini perpindahan belum mencakup seluruh lembaga, termasuk DPRD.

Akan tetapi ia memastikan, bahwa dalam jangka panjang seluruh aktivitas pemerintahan akan terpusat di lokasi tersebut.

“Baru pemerintahan. DPRD saat ini belum. Tapi nanti gedungnya akan dipindah ke sana juga, ya ujung-ujungnya pasti akan dipindah,” katanya.

Simon Patino juga menerangkan, dari sisi pembiayaan, DPRD telah menerima gambaran kebutuhan anggaran pembangunan Puspem yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Total anggaran yang disiapkan berkisar di angka Rp282 miliar.

“Untuk Puspem, 280-an. Tadi 282 miliar totalnya,” ucapnya.

Menurutnya, penganggaran proyek tersebut dirancang tidak sekaligus, melainkan dibagi dalam kurun waktu lima tahun.

Skema ini dinilai menjadi strategi untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah di tengah berbagai kebutuhan pembangunan lainnya.

“Lima tahun. Dari itu saja dihitung, 280-an itu dibagi lima. Itu kalau nggak salah kemarin sekitar 20-an miliar,” jelasnya.

Lantas, Simon menegaskan, DPRD pada prinsipnya mendukung program pemindahan pusat pemerintahan selama perencanaan anggaran yang diajukan pemerintah dinilai rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini adalah programnya Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan itu juga janji politik. Kami di DPRD untuk penganggarannya, selama disampaikan secara rasional masuk, kita akan menyetujui,” tegasnya.

Ia juga menekankan, persetujuan anggaran yang diberikan merupakan keputusan kolektif lembaga DPRD, sehingga seluruh anggota dewan memiliki tanggung jawab yang sama terhadap kebijakan tersebut.

“Artinya kalau sudah lembaga DPRD menyetujui, berarti kita harus sepakat untuk keputusan itu,” terangnya.

Meskipun dilakukan di tengah kondisi efisiensi anggaran, DPRD tetap menilai proyek ini telah melalui perhitungan matang. Baik pemerintah daerah maupun legislatif disebut telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menyepakati rencana tersebut.

“Pasti pemerintah sudah punya hitung-hitungan juga dan teman-teman DPRD juga menghitung,” pungkasnya. (*)