TARAKAN – Terkait polemik status penutupan Pelabuhan Rakyat Lingkas Ujung, Kota Tarakan, Komisi III DPRD tetap mendorong adanya solusi terbaik, jika nantinya pelabuhan tersebut diputuskan tidak dapat beroperasi.
Salah satu yang menjadi atensi, yakni dampak terhadap puluhan buruh yang selama ini bekerja di lokasi tersebut. Dimana akan mengancam hilangnya pekerjaan buruh pelabuhan.
Ketua Komisi III DPRD Tarakan, Randy Ramadhana menyebutkan, terdapat sekitar 40 buruh yang menggantungkan hidup dari aktivitas Pelabuhan Rakyat tersebut.
Menurutnya, apabila penutupan dilakukan tanpa solusi, maka akan menimbulkan persoalan sosial baru.
“Kita harus pikirkan nasib mereka. Kalau tidak bisa beroperasi, berarti kita harus cari jalan keluar, mereka mau bekerja di mana,” katanya.
Randy juga menjelaskan, opsi pemindahan tenaga kerja ke pelabuhan lain juga sempat dibahas saat RDP.
Namun, belum bisa dipastikan karena adanya informasi bahwa pelabuhan lain seperti di kawasan SDRD sudah kelebihan tenaga kerja.
“Ini masih perlu kita komunikasikan. Kalau memang penuh, tentu harus ada alternatif lain. Tidak bisa kita biarkan begitu saja,” jelas Randy.
DPRD pun membuka kemungkinan untuk kembali menggelar RDP lanjutan apabila keputusan penutupan resmi dikeluarkan, dengan fokus pembahasan pada solusi konkret bagi para buruh terdampak.
“Kalau memang nanti ditutup, kita akan rapat lagi, tapi dengan topik berbeda, bagaimana solusi untuk para pekerja ini,” terangnya.
Di tengah dinamika tersebut, DPRD Tarakan tetap berharap pelabuhan rakyat Lingkas Ujung bisa difungsikan, mengingat potensi kontribusinya terhadap pendapatan daerah dan perputaran ekonomi masyarakat setempat.
Randy pun menegaskan, bahwa seluruh aktivitas tetap harus berjalan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kita ingin pelabuhan itu hidup, ada aktivitas ekonomi, ada pemasukan daerah. Tapi semua harus sesuai regulasi. Itu yang paling penting,” pungkasnya.(*)
Discussion about this post