TARAKAN — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hasan Basri, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga DPD/MPR RI (PURT DPD/MPR RI), menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Hal tersebut disampaikan Hasan Basri dalam kegiatan sosialisasi Pilar Kedua Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa yang digelar di Kota Tarakan bersama Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Tarakan dan dihadiri tokoh masyarakat serta pemuda dari berbagai elemen yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum, Selasa (10/2/26).
Menanggapi pertanyaan tokoh masyarakat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Tarakan, H. Muhammad Samsu, Hasan Basri menjelaskan bahwa meskipun terjadi perubahan kewenangan setelah amendemen UUD 1945, MPR tetap memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pasca amendemen, MPR tidak lagi menetapkan GBHN, namun tetap memiliki kewenangan penting, seperti mengubah dan menetapkan UUD 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum, serta menjalankan fungsi konstitusional lainnya,” ujar Hasan Basri.
Ia menambahkan, sebagai lembaga yang terdiri dari anggota DPR dan DPD, MPR tetap menjadi ruang permusyawaratan nasional yang mencerminkan kedaulatan rakyat serta persatuan bangsa.
Dalam sesi dialog bersama peserta, Hasan Basri juga menanggapi pertanyaan dari perwakilan pemuda KKSS Tarakan, Hj. Ratna Sari, terkait maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta masuknya paham radikal melalui media sosial.
Menurut Hasan Basri, Pancasila harus dijadikan filter utama dalam menyaring informasi di era digital. Ia menekankan bahwa informasi yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial tidak sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia.
“Pancasila adalah pandangan hidup bangsa. Jika ada informasi atau paham yang memecah belah, menebar kebencian, atau mengarah pada radikalisme, maka itu harus kita tolak bersama,” tegasnya.
Sebagai Ketua PURT DPD/MPR RI, Hasan Basri juga menekankan pentingnya peran keluarga, komunitas, dan lembaga pendidikan dalam membentengi generasi muda dari pengaruh negatif dunia digital. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini.
Kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi kebangsaan masyarakat serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah tantangan global dan digitalisasi.
Discussion about this post