JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen kementeriannya dalam mendukung pembangunan hunian vertikal dan kota satelit sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, yang berlangsung di Jakarta, Kamis (16/04/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Nusron Wahid mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi lebih dari 129 ribu hektare lahan di berbagai wilayah Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sekitar 37 ribu hektare dinilai memiliki potensi tinggi untuk dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan sektor perumahan.
Ia menjelaskan, pengembangan hunian vertikal akan diprioritaskan di kawasan perkotaan yang memiliki tingkat kepadatan tinggi. Sementara itu, pembangunan kota satelit disiapkan sebagai solusi untuk mengurangi beban kepadatan di kota-kota besar sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di daerah penyangga.
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak sekaligus menciptakan tata ruang yang lebih tertata dan berkelanjutan,” ujar Nusron.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam merealisasikan program tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara kementerian/lembaga serta pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat penyediaan lahan dan pembangunan perumahan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
Pemerintah juga optimistis bahwa pengembangan hunian vertikal dan kota satelit tidak hanya mampu mengatasi persoalan kepadatan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah sekitar.
Discussion about this post