JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu sebagai bagian dari upaya penguatan perlindungan wilayah pesisir.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang berlangsung di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Ossy Dermawan menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN akan memberikan tiga dukungan utama terhadap proyek tersebut.
“Tiga dukungan utama tersebut meliputi sinkronisasi tata ruang, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta dukungan pengadaan tanah,” ujarnya.
Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir dapat berjalan secara terintegrasi dan memiliki kepastian hukum spasial.
Selain itu, proyek strategis tersebut juga diharapkan mampu memperkuat perlindungan kawasan pesisir Pantai Utara Jawa dari ancaman abrasi, banjir rob, dan dampak perubahan iklim.
Kementerian ATR/BPN menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional, khususnya yang berkaitan dengan penataan ruang dan pengadaan tanah.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di wilayah pesisir.
Discussion about this post