JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kehadiran layanan pertanahan di Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah.
Komitmen tersebut diperkuat melalui Webinar Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan pada MPP yang digelar pada Kamis (2/4/2026). Kegiatan ini diikuti ratusan peserta dari jajaran pusat maupun daerah sebagai bagian dari upaya menyamakan persepsi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam keterangannya menegaskan bahwa layanan pertanahan di MPP harus terus dioptimalkan serta selaras dengan standar pelayanan publik nasional.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja dapat semakin responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi layanan di MPP agar masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan administrasi, termasuk pertanahan, secara lebih mudah, cepat, dan transparan.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, dari total 305 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia, layanan pertanahan telah hadir di 239 MPP. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pertanahan yang terintegrasi.
Kehadiran layanan ATR/BPN di MPP diharapkan mampu memberikan kemudahan akses, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kementerian ATR/BPN memastikan akan terus memperluas jangkauan layanan di MPP serta melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan guna mendukung pelayanan publik yang prima.
Discussion about this post